Wako Ramlan Temui Gubernur DKI Jakarta Bahas Daerah Khusus dan Hibah Sarpras Bagi Kota Bukittinggi

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, Staff Ahli, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DKI Jakarta di ruang tamu Gubernur Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bukittinggi menjadi forum strategis untuk bertukar gagasan serta menjajaki potensi kolaborasi lintas daerah yang berorientasi pada penguatan kapasitas pemerintahan. Ruang dialog ini mencakup pengembangan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan dukungan antardaerah yang berkelanjutan dan terukur.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan bahwa Bukittinggi memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di antaranya sebagai kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta serta pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer Belanda II.

“Kota Bukittinggi memiliki peran besar dalam sejarah bangsa, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI. Bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bukittinggi memiliki benang merah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ujar Ramlan.

Menurutnya, kesamaan peran historis tersebut menjadi dasar kuat bagi Kota Bukittinggi untuk mendapatkan pengakuan sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Pemerintah Kota Bukittinggi pun berencana mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat terkait status tersebut.

“Untuk itu, kami meminta dukungan Bapak Gubernur DKI Jakarta agar usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus dapat didukung. Kami juga berharap dapat difasilitasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri guna membahas dukungan terhadap rencana ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ramlan Nurmatias juga telah menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bukittinggi juga menyampaikan permohonan dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta peran sebagai pusat layanan bagi daerah penyangga, Kota Bukittinggi kerap menjalankan fungsi layanan lintas wilayah, termasuk penanganan kebakaran, penyelamatan, dan kebencanaan.

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemadam kebakaran, lingkungan hidup, dan perhubungan, kami mengusulkan hibah berupa kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah, serta sepeda motor operasional,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat kunjungan Wali Kota Bukittinggi beserta rombongan. Ia juga mengenang kedekatan historisnya dengan Kota Bukittinggi yang kerap ia kunjungi.

Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjadi Daerah Khusus, mengingat kesamaan nilai sejarah antara Bukittinggi, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta sebagai kota-kota perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menyatakan kesediaannya memfasilitasi pertemuan dengan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga menyatakan komitmennya untuk mendukung hibah sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya untuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, serta perhubungan.

“Upaya yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi kami sambut positif. Bukittinggi akan menjadi salah satu daerah prioritas penerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2026,” pungkasnya.