Provinsi DKI Jakarta meraih Kategori Utama Universal Health Coverage (UHC) 2026
27 January 2026
Editor: Admin Biro KSD
Reporter: Admin Biro KSD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih kategori utama penghargaan "Universal Health Coverage" (UHC) 2026 atas upaya memastikan seluruh warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau.
"Semoga pencapaian ini menjadi teladan dan motivasi bagi daerah yang lain," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pemberian Penghargaan UHC Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran (JIEXPO), Selasa.
Selain DKI Jakarta, terdapat 30 provinsi lainnya yang juga meraih penghargaan kategori serupa antara lain Aceh, Gorontalo, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
Selain itu Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali dan Bengkulu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar itu.
UHC Award merupakan penghargaan dari pemerintah pusat/lembaga internasional (seperti ISSA) kepada pemerintah daerah di Indonesia yang mencapai cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95-98 persen atau lebih.
Selain itu menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan seluruh warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau.
Penghargaan kategori utama diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) dengan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen serta penduduk yang didaftarkan pemda minimal 18 persen dari total jumlah penduduk di wilayahnya, kecuali tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen.
Lalu, pemda dengan status UHC prioritas kabupaten/kota dan status pembayaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda sudah lunas sampai September 2025.
Selain utama, kategori penghargaan UHC juga mencakup madya dan pratama dengan total penerima tahun ini mencapai 397 kabupaten/kota.
Muhaimin berharap tidak ada pemda yang peringkat UHC-nya turun. Sebaliknya, kategori atau peringkat UHC di tahun mendatang harus meningkat.
"Tahun depan, yang madya harus menjadi utama. Bila sekarang sudah Utama, maka tidak ada jalan lain kecuali fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melalui video mengatakan bahwa dalam mewujudkan UHC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dan bersinergi untuk memastikan seluruh warga Jakarta mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan akses layanan kesehatan yang cepat, mudah dan setara.
"Semoga pencapaian ini menjadi teladan dan motivasi bagi daerah yang lain," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pemberian Penghargaan UHC Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran (JIEXPO), Selasa.
Selain DKI Jakarta, terdapat 30 provinsi lainnya yang juga meraih penghargaan kategori serupa antara lain Aceh, Gorontalo, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
Selain itu Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali dan Bengkulu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar itu.
UHC Award merupakan penghargaan dari pemerintah pusat/lembaga internasional (seperti ISSA) kepada pemerintah daerah di Indonesia yang mencapai cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95-98 persen atau lebih.
Selain itu menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan seluruh warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau.
Penghargaan kategori utama diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) dengan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen serta penduduk yang didaftarkan pemda minimal 18 persen dari total jumlah penduduk di wilayahnya, kecuali tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen.
Lalu, pemda dengan status UHC prioritas kabupaten/kota dan status pembayaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda sudah lunas sampai September 2025.
Selain utama, kategori penghargaan UHC juga mencakup madya dan pratama dengan total penerima tahun ini mencapai 397 kabupaten/kota.
Muhaimin berharap tidak ada pemda yang peringkat UHC-nya turun. Sebaliknya, kategori atau peringkat UHC di tahun mendatang harus meningkat.
"Tahun depan, yang madya harus menjadi utama. Bila sekarang sudah Utama, maka tidak ada jalan lain kecuali fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melalui video mengatakan bahwa dalam mewujudkan UHC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dan bersinergi untuk memastikan seluruh warga Jakarta mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan akses layanan kesehatan yang cepat, mudah dan setara.
Berita Lainnya
Kolaborasi Bersama “Jaga Jakarta Bersih”
08 Feb 2026
Forum Jakarta C40 Urban Climate Action Programme (UCAP)–Climate Action Implementation (CAI)
06 Feb 2026
Nonsan Strawberry Festival 2026
06 Feb 2026
Indonesia City Investment Accelerator (ICIA) resmi diluncurkan dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2026
03 Feb 2026
Jakarta menjadi tuan rumah C40 Sustainable Urban Planning Workshop
03 Feb 2026