81
Perjanjian Pinjam Pakai antara Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berupa Tanah dan Bangunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia
Lembaga Negara
2025
Dinas Kesehatan
Perjanjian Pinjam Pakai
Selesai
Detail
82
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
83
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
84
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
85
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
86
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
87
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA (Posbankum)
Pemerintah Pusat
2025
Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
88
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia
Pemerintah Pusat
2025
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
89
Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Pemerintah Pusat
2025
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Nota Kesepakatan
Masih Berlaku
Detail
90
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN
YAYASAN WORLD WILDLIFE FUND INDONESIA
Yayasan
2025
Dinas Lingkungan Hidup
Perjanjian Kerja Sama
Masih Berlaku
Detail
